Sabtu, 21 Januari 2017
evaluasi publik
MAKALAH
“Pengantar Evaluasi Dan Analisis Kebijakan”
Mata Kuliah: Kebijakan Public
Di susun oleh:
Andi syahputra
Fitriyani
Maisarah
Rahmaniar
Rohani
Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara
Tahun Akademik 2016/2017
KATA PENGANTAR
Puji beserta syukur penulis ungkapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, penulis telah mampu menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul “Pengantar Evaluasi Dan Analisis Kebijakan Public”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia.
Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kedua orang tua kami yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan yang begitu besar. Dari mereka semua kesuksesan ini berawal, semoga ini bisa memberi seberkas "cahaya-kebahagiaan" yang menuntun setiap langkah yang lebih baik lagi.
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap makalah ini. Akhir kata semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.
Lhokseumawe, 01 November 2016
Kelompok 6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisir suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan.
Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evakuasi. Untuk dapat mengetahui outcome , dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaiknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, baru dapat dilakukan pada tahun ke-4 atau ke-5 sebab pada tahun pertama baru tahap sosialisasi, tahun kedua masuk tahap penciptaan sebagai peraturan pemerintah untuk mendukung sebagai pelaksanaan pasal-pasal dalam undang-undang yang bersangkutan, tahun ketiga baru mulai di implemetasikan. Tahun keempat dan kelima baru dapat di ketahui outcome dan dampaknya dari implementasi undang-undang tersebut. Sebaiknya, terhadap peraturan-peraturan yang kurang strategis, dan lebih bersifat teknis, misalnya peraturan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor, evaluasi dapat dilakukan pada tahun kedua atau ketiga. Pada tahun kedua sudah bisa diketahui berapa persen dari pengendara sepeda motor yang memakai helm, dan seperti apa dampaknya terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas, apakah jumlah korban kecelakaan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor semakin turun dibandingkan dengan sebelum ada peraturan pemakaian helm.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang dirumuskan di dalam makalah ini antara lain:
1. Bagaimana konsep evaluasi kebijakan ?
2 . Bagaimana model-model evaluasi kebijakan?
3. Bagaimana pengertian dari kebijakan public?
4. Bagaimana analisis kebijakan public?
1.3 TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan mempelajari tentang konsep evaluasi serta model-model evaluasi kebijakan dan pengertian kebijakan public serta model dari kebijakan public.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan) Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).
Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publikbahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.
Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.
Dalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan? karena pada dasarnya setiap kebijakan negara ( public policy ) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. ( Abdul Wahab, 1990 : 47-48 ), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn ( 1986 ), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan ( policy failure ) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “non implementation” ( tidak terimplementasi ), dan (2) karena “unsuccessful” ( implementasi yang tidak berhasil ).
Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya : pelaksanaannya jelak ( bad execution ), kebijakannya sendiri itu memang jelek ( bad policy ) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik ( bad luck ). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan” ( Abdul Wahab, 1997 : 62 ).
Menurut ( Santoso, 1988; 8 ), sementara itu ( Lineberry 1977; 104 ), analisis dampak kebijakan dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas “hubungan antara cara -cara yang digunakan dan hasil yang hendak akan dicapai”.
Sinyal tersebut lebih diperjelas oleh ( Cook dan Scioli 1975 : 95 ), dari salah satu buku yang ditulis oleh ( Dolbeare, 1975 : 95 ) dijelaskan bahwa : “policy impact analysis entails an extension of this research area while, at the same time, shifting attention toward the measurment of the consequences of public policy. In other words, as opposed to the study of what policy causes”. Dengan demikian, secara singkat analisis dampak kebijakan “menggaris bawahi” pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what causes policy. Konsep evaluasi dampak yang mempunyai arti sama dengan konsep kebijakan yang telah disebutkan diatas, yaitu : Seperti pada apa yang pernah didefinisikan oleh ( Dye, 1981 : 366 –367 ) : “Policy vealuation is learning about the consequences of public policy”.Adapun definisi yang lebih kompleks adalah sebagai berikut :
“Policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives” ( Wholey, 1970, dalam Dye, 1981 ).
Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai programprogram pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact / outcome dan policy output. “Policy Impact / outcome ” adalah akibatakibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan “Policy output” ialah dari apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah ( Islamy, 1986 : 114-115).
2.2 Model Evaluasi Kebijakan Publik
( House, 1978 : 45 ) dalam William Dunn, mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari :
, para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positip, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.
2. The Transaction Model, Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif (responsive evaluation) yang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan secara informal, ber ulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat ; dan evaluasi iluminativ (illuminativ evaluation) bertujuan untuk mengkaji program inovativ dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.
3.Good Free Model, model evaluasi ini ber tujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas. Evaluasi Kebijakan Publik sering kali diartikan sebagai aktivitas yang hanya mengevaluasi kegiatan proyek, selanjutnya mengevaluasi anggaran, baik ( rutin / pembangunan ).
Evaluasi Kebijakan Publik, ialah :
a. Evaluasi Administratif, evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah.
b. Evaluasi Yudisial, evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan.
c. Evaluasi Politik, pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, parpol, atau masyarakat. Pertimbangan politik apa saja dan bagaimana yang seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan.
2.3 PENGERTIAN DAN BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi.Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemenmendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.
Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah:
“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001:190).
Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiarjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahanmengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah:
“Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan” (Dalam Syafie, 1992:35).
Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah (Dalam Muchsin dan Fadillah, 2002:23).
Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.
Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:
1.Analisis kebijakan prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2.Analisis kebijakan retrospektif
Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3.Analisis kebijakan yang terintegrasi
Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).
Model evaluasi kebijakan public ada 3 yaitu
1. The Adversary Model
2. The Transaction Model
3. Good Free Model
Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiarjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
DAFTAR PUSTAKA
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Persons,Wayne.2011.public policy; pengantar teori dan praktik analisis kebijakan.jakarta ;kencana.
http://rush.dagdigdug.com/2009/11/06/kebijaksanaan-pemerintahan-analisis-kebijakan-melalui-pendekatan-empirik/
http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/27/penjabaran-operasional-proses-implementasi-kebijakan
http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan
makalah administrasi perkantoran
Administrasi Perkantoran
Tentang :bentuk dan Jenis Surat
Disusun Oleh:
FITRIYANI
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH
2016/2017
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Puji
syukur kepada Allah SWT atas lautan nikmat & rahmat yang tercurah,
serta taufik & hidayah-Nya yang berlimpah, sehingga kami dapat
menyelesaikan penulisan makalah ini, yang
berjudul “jenis-jenis,bentuk-bentuk surat”.
Dalam
penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak, karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada Kedua orang tua kami yang telah memberikan dukungan
dan kepercayaan yang begitu besar. Dari mereka semua kesuksesan ini
berawal, semoga ini bisa memberi seberkas "cahaya-kebahagiaan"
yang menuntun setiap langkah yang lebih baik lagi.
Kami
berharap isi makalah ini sempurna dan bersih dari kekurangan, namun kami
yakin selalu ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran
yang membangun agar makalah ini mejadi lebih baik lagi.
Akhir
kata kami, semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.
Lhokseumawe,
25 Oktober 2016
Penyusun
Fitriyani
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1
A.
Latar Belakang.............................................................................. 1
B.Rumusan
Masalah......................................................................... 1
C.Tujuan makalah.........................................................................
1
BAB II PEMBAHASAN....................................................................................
2
A.Pengertian
Surat............................................................................. 2
B.Fungsi Surat .................................................................................. 2
C.Bentuk-Bentuk
Surat .................................................................... 3
D.Jenis-Jenis
Surat............................................................................. 6
E.Bahasa Surat .................................................................................. 8
BAB III PENUTUP............................................................................................ .... 10
A.
Kesimpulan...............................................................................
10
B.Saran......................................................................................... .... 10
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ .... 11
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Surat adalah sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi
informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai keinginan penulis surat.
Surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai
alat komunikasi tulis yang paling efesien, efektif, ekonomis, dan praktis
dibandingkan dengan komunikasi lisan. Apa yang dikomunikasikan melalui surat
akan sampai kepada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Peranan
surat lebih penting lagi, terutama dalam surat resmi, seperti surat yang
dikeluarkan oleh organisasi/lembaga,
Sebagai contoh, pada saat sebuah perusahaan dagang mengirimkan surat kepada
perusahaan lain yang bermaksud untuk menawarkan produk yang dijual oleh
perusahaan dagang tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dikatakan
bahwa surat dapat berfungsi sebagai alat komunikasi atau penyampai informasi
dari perusahaan dagang tersebut kepada perusahaan lain. Surat juga dapat
berfungsi sebagai wakil penulis, dalam hal ini penulis tidak perlu langsung
bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi melainkan
diwakili oleh surat.
Namun terkadang kita tidak mengerti bagaimana pengertian, fungsi, bentuk, jenis
jenis, dan bahasa surat yang baik dan benar. Untuk itu, dalam makalah ini
akan dibahas mengenai pengertian, fungsi, bentuk, jenis jenis, dan bahasa
surat.
B.
RUMUSAN MASALAH
·
Apa itu surat?
·
Bagaimana penggunaan Bahasa Indonesia
dalam penulisa surat?
·
Bagaimana bentuk surat yang baik?
C.
TUJUAN
·
Untuk mengetahui pengertian surat
·
Untuk mengetahui bagaimana penggunaan
Bahasa Indonesia dala penulisan surat
·
Untuk mengetahui bentuk bentuk surat
BAB II
PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN
SURAT
Surat adalah media
komunikasi yang berupa tulisan, yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, atau
tanggapan sesuai dengan keinginan penulis surat.
B.FUNGSI
SURAT
1.Surat sebagai alat komunikasi
Surat
dijadikan sebagai alat penyampai informasi dari penulisnya kepada
pembaca/penerimanya. Sebagai alat komunikasi surat tidak hanya bersifat satu
arah, melainkan juga dua arah dan ke segala arah. Artinya surat juga dapat
dibalas (surat balasan) sebagai timbal balik dan surat juga dapat
dibuat/ditujukan kepada lebih dari satu orang (surat edaran, pengumuman, surat
pembaca pada surat kabar dan lain-lain).
2.Surat
sebagai wakil penulis
Dalam
hal ini penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju
untuk menyampaikan informasi melainkan diwakili oleh surat.
3.Surat
sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
Berkomunikasi
dengan surat berarti tidak bertatap muka, jadi berkomunikasi dengan surat dapat
dilakukan dari jarak jauh. Oleh sebab itu surat dapat menghemat waktu, tenaga,
dan biaya.
4.Surat
sebagai bukti tertulis
Surat
dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan. Sehingga jika terjadi
sesuatu (misalnya kekeliruan) kelak kemudian hari, surat dapat dijadikan acuan.
Misalnya pada surat-surat perjanjian, surat waris dan sebagainya. Segala jenis
surat juga dapat diabadikan/diarsipkan untuk kepentingan-kepentingan lain kelak
kemudian hari.
C.BENTUK
SURAT
1.Bentuk Setengah Lurus
Surat
yang berbentuk setengah lurus di susun dengan aturan, semua bagian surat di
ketik mulai dari margin kiri yang sama, batas-batas bagian surat di ketik dengan
menambahkan jarak 5 (Lima) ketukan dan setiap paragraf baru di mulai pada
margin yang sama diantara paragraf yang satu dan yang lainnya berjarak satu
spasi.
Keterangan
:
·
Kop Surat
·
Perihal dan Nomor Surat
·
Tempat, tanggal dan tahun Surat
·
Salam Pembuka
·
Isi Surat
·
Inti atau Pokok Surat
·
Salam Penutup
·
Tandatangan dan nama terang.
2.Bentuk
Lurus
Bentuk
lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh. Bedanya terletak
pada pengetikan tanggal surat, nama jabatan, tanda tangan, nama terang dan NIP,
salam penutup, semuanya terletak di margin sebelah kiri.
Keterangan
:
·
Kop Surat
·
Perihal dan Nomor Surat
·
Tempat, tanggal dan tahun Surat
·
Salam Pembuka
·
Isi Surat
·
Inti atau Pokok Surat
·
Salam Penutup
·
Tandatangan dan nama terang.
3.Bentuk
Lekuk dan Gerigi
Bentuk
Lekuk dan gerigi (Indented Style) yaitu setiap paragraf diketik agak menjorok
ke dalam. Paragraf yang satu dan paragraf yang lainnya tidak perlu berjarak.
Keterangan
:
·
Kop Surat
·
Perihal dan Nomor Surat
·
Tempat, tanggal dan tahun Surat
·
Salam Pembuka
·
Isi Surat
·
Inti atau Pokok Surat
·
Salam Penutup
·
Tandatangan dan nama terang.
4.Bentuk Resmi Indonesia Lama
Bentuk resmi Indonesia lama yaitu penulisan alamat surat diketik sebelah kanan
di bawah tanggal surat.
Keterangan
:
·
Kop Surat
·
Perihal dan Nomor Surat
·
Tempat, tanggal dan tahun Surat
·
Salam Pembuka
·
Isi Surat
·
Inti atau Pokok Surat
·
Salam Penutup
·
Tandatangan dan nama terang.
Keterangan
:
1)
Kop Surat
2)
Perihal dan Nomor Surat
3)
Tempat, tanggal dan tahun Surat
4)
Salam Pembuka
5)
Isi Surat
6)
Inti atau Pokok Surat
7)
Salam Penutup
8)
Tandatangan dan nama terang.
5.Bentuk
Resmi Indonesia Baru
Bentuk
resmi Indonesia baru merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi
Indonesia, bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam
penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan.
Bagian-bagian
surat
1.Kepala
Surat/Kop Surat
2.Nomor
Surat
3.Tanggal
Surat
4.Lampiran
Surat
5.Hal
atau Perihal
6.Alamat
Dalam Surat (siapa yang dituju)
7.Salam
Pembuka
8.Isi
Surat :–AleniaPembuka -Alenia Isi-Alenia Penutup
9.Salam
Penutup
10.Pengirim
Surat
11.Tembusan
Surat
12.Inisial
D.JENIS-JENIS
SURAT
Masyarakat
sudah mengenal surat dari jaman dahulu sebelum adanya perkembangan teknologi di
jaman sekarang yang bisa merubah bentuk surat kertas menjadi surat elektronik
atau bisa menjadi canggih dengan menggunakan alat komunikasi . Sebelumnya
masyarakat hanya mengetahui surat tanpa tahu surat tersebut termasuk ke dalam
surat jenis apa .
Secara
umum surat di golongkan menjadi tiga fungsi atau tiga jenis , yaitu surat
pribadi , surat resmi , dan surat niaga .
1.) SURAT RESMI
Surat
resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi , baik
perseorangan , instansi , maupun organisasi .Contoh dari surat resmi dalah
surat undangan , surat edaran , dan surat pemberitahuan . Adapun ciri-ciri dari
surat resmi ini adalah :
- Menggunakan
kop surat apabila dikeluarkan organisasi
- Ada nomor
surat, lampiran, dan perihal
- Menggunakan
salam pembuka dan penutup yang lazim
- Penggunaan
ragam bahasa resmi
- Menyertakan
cap atau stempel dari lembaga resmi
- Ada aturan
format baku
Nah ini merupakan bagian-bagian
surat resmi yang harus kita ketahui , adalah :
·
Kepala/kop surat yang berisi nama
instansi/lembaga , alamat instansi dan logo instansi .
·
Nomor surat yakni
urutan surat yang akan dikirimkan .
- Lampiran yakni
berisi lembaran lain yang disertakan selain surat .
- Hal isinya
berupa garis besar dari isi surat tersebut .
- Tanggal
surat (penulisan
di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat)
- Alamat
yang dituju (jangan
gunakan kata kepada)
- Pembuka/salam
pembuka (diakhiri
tanda koma)
- Isi
surat yang
berisi uraian hari , tanggal , waktu , tempat , dan sebagainya ditulis
dengan huruf kecil , terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang
disempurnakan (EYD) haruslah menyesuaikannya .
- Penutup
surat berisi
salam penutup , jabatan , tanda tangan , nama yang biasanya disertai NIP .
- Tembusan
surat berisi
berupa penyertaan/pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu
kegiatan .
2.) SURAT PRIBADI
Surat
pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa di
bilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang . Surat ini yang di tujukan
antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak
menggunakan kop surat , tidak ada nomor surat , salam pembuka dan penutup
bervariasi , menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis ,
dan format tulisan surat bebas . Surat ini tidak termasuk surat resmi namun
dalam surat pribadi tentunya harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam
penulisannya tidak boleh menggunakan bahasa yang semaunya .
Contoh
dari surat pribadi adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah , surat cinta
dari pasangan , surat undangan ulang tahun , surat kepada sahabat , dan
lain-lain yang masih belum bisa disebutkan di makalah ini .
3.) SURAT NIAGA
Surat
niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan
kegiatan usaha niaga seperti usaha industri , bisnis , dan usaha jasa .
Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan . Surat
ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus
disusun dengan baik dan benar . Ada beberapa macam yang termasuk ke dalam surat
niaga , yaitu surat jual beli , kwitansi , dan perdagangan . Surat niaga juga
format tulisannya hampir sama dengan surat resmi .
E.BAHASA
SURAT
1)Penggunaan
Bahasa Indonesia Dalam Surat
Penggunaan
kata – kata yang belum dikaji kebenarannya tidak dibenarkan. Penggunaan kata –
kata seperti gimana, ngapain, kenapa, entar, kasih,
bikin, dan yang semacam
itu adalah termasuk kata yang tidak baik. Karena kata – kata yang dianggap baik
adalah sepertibagaimana. mengapa,
nanti, memberi, membuat.
2) Kata
Yang Lazim
Pilihlah
kata – kata yang lazim atau memakai istilah dalam bahasa Indonesia. Seperti masukanbukan input, suku
cadang bukan spare
part, dan peringkat bukan ranking.
3) Kata
Yang Cermat
Kata memohon,meminta,
menugasi, memerintahkan menganjurkan dan menyarankanmerupakan
kata – kata yang mempunyai arti yang sama. Penulis surat dinas hendaknya dapat
memilih kata tersebut dengan tepat sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan
dalam surat.
Penggunaan
sapaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Ananda hendaknya tepat pula sesuai dengan
kedudukan orang yang dikirimi surat tersebut. Apakah penerima surat lebih
tinggi pangkat atau kedudukannya, ataukah sederajat dengan pengirim surat.
4)Ungkapan
Idiomatik
Unsur
– unsur dalam ungkapan idiomatik sudah tetap dan senyawa. Unsur – unsur itu
tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dipertukarkan. Yang termasuk ungkapan
idiomatik antara lain: sesuai
dengan, bertemu dengan, terbuat dari, dan luput dari.
5)Ungkapan
Yang Bersinonim
Ungkapan
– ungkapan yang bersinonim atau berarti sama sebaiknya tidak digunakan
sekaligus. Contoh:
sejak dan dari
adalah dan merupakan
butuh dan perlu
2.3 Contoh
Surat
1. Surat
Resmi
2. Surat
Undangan
Pengurus OSIS
SMK Negeri 1 Bandung
Jl. Papintaran Kuring No. 12
Bandung
Dengan hormat,
Sehubungan
dengan akan berakhirnya masa kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2014/2015
ini, kami selaku pengurus OSIS SMA Negeri 3 Bandung memohon kehadiran dari
perwakilan sekolah untuk mengikuti beberapa perlombaan menarik yang sudah kami
rancang yang akan diselenggarakan pada :
Hari : Sabtu, 25 Oktober 2015 –
Senin, 27 Oktober 2015
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d
selesai
Tempat : Lapangan Gasibu Bandung
Acara : PORSENI (Pekan Olahraga
dan Seni)
Dengan sangat
hormat kami mengharapkan kehadiran dari para perwakilan sekolah dan bisa hadir
ke tempat pelaksanaan dengan tepat waktu.
Hormat Kami.
Ketua Osis SMK Negeri 1 Bandung,
Ridwan Kamil
3. Surat
Dinas
4. Surat
Niaga
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Surat
adalah media komunikasi yang berupa tulisan, yang berisi informasi,
pesann, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis
surat. Surat ada yang tidak resmi dan ada juga yang resmi. Contoh
surat resmi yaitu surat dinas sedangkan contoh surat tidak resmi yaitu surat
pribadi.Surat memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, wakil penulis, alat
untuk menghemat waktu. Tenaga dan biaya, dan sebagai bukti tertulis.
B.SARAN
Adapun saran yang mungkin dapat saya ajukan. Antara lain sebagai berikut
: Diharapkan pada saat
menulis surat resmi diperhatikan langkah –langkahnya agar tidak terjadi
kesalahan dalam pembuatannya dan agar
pada saat menulis surat lamaran kerja juga diperhatikan langkah – langkah dalam
pembuatannya.
DAFTAR PUSTAKA
Langganan:
Postingan (Atom)